Sukorejo (SPNU) : Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan Langsung Tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau buruh pabrik rokok lintas wilayah di 31 Kota/Kabupaten di Jawa Timur.

Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada perwakilan buruh pabrik PT HM.Sampoerna Tbk, Sukorejo, pada Selasa (1/7/2025) siang. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani menjelaskan di Jawa Timur, total ada 15 ribu buruh pabrik rokok lintas wilayah yang menerima BLT masing-masing sebesar Rp 1.325.900 yang ditransfer melalui rekening Bank Jatim. 

"Jika ditotal, maka jumlah anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 19,8 milyar untuk 15 ribu buruh pabrik rokok lintas wilayah di 31 kota dan kabupaten di Jawa Timur," jelasnya. 

Khusus untuk Kabupaten Pasuruan, ada 1600 buruh yang mendapatkan bantuan. Apabila dikalkulasikan, nilainya mencapai Rp 2.121.440.000. Sedangkan di Kota Pasuruan, tercatat ada 108 buruh yang menerima bantuan.

Kata Novi, pemberian BLT sengaja dilakukan di akhir bulan juni dan awal juli untuk meringankan beban para buruh dalam memenuhi kebutuhan pendidikan putra dan putrinya pada tahun ajaran baru 2025/2026.

"Karena momennya pas dengan tahun ajaran baru, pasti banyak kebutuhan. Maka dari itu semoga BLT ini bisa meringankan beban para buruh yang anak-anaknya masih sekolah," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Khofifah dalam sambutannya berharap agar BLT tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan paling mendasar. Dan hal tersebut tergantung dari urgensitas para buruh dalam menghadapi permasalahan ekonomi keluarganya masing-masing.

"Karena tujuan penyalurna BLT ini tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pabrik rokok dan keluarganya. Lebih spesialnya lagi untuk membantu kebutuhan masuk sekolah atau tahun ajaran baru bagi buruh yang punya anak sekolah," harapnya. 

Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa data semua penerima dipastikan sudah melalui pendataan yang rigid. Sebab penyaluran DBHCHT ini sangat ketat diawasi oleh Kementerian Keuangan.

“Yang dibantu Pemprov adalah yang pekerjanya lintas wilayah dan semua penerimanya sudah melalui pendataan yang detail dan rigid," tegasnya. (eml/rbt)