Pasuruan (SPNU) : Pemerintah Kabupaten Pasuruan siap untuk menjadi pilot project alias proyek percontohan pendirian sekolah rakyat di Indonesia.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo saat ditanya seputar kesiapan Pemkab Pasuruan dalam mendukung pembangunan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026 alias tahun ini.

Menurutnya, pihaknya telah mengutus Kepala Dinas Sosial, Suwito Adi ke Jakarta, tepatnya ke Kantor Kementerian Sosial RI. Bahkan sudah bertemu langsung dengan Sang Menteri, Saifullah Yusuf untuk menyerahkan proposal pengusulan pendirian ataupun penyelenggaraan sekolah rakyat .

"Kami sudah mengutus Kadinsos untuk ke Jakarta dan telah bertemu dengan Mensos Gus Ipul. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan proposal pendirian maupun penyelenggaraan sekolah rakyat," kata Bupati di sela-sela kesibukannya, Rabu (26/3/2025).

Proposal yang telah diajukan menyangkut beberapa hal. Termasuk usulan tempat sampai jumlah rombongan belajar (rombel). Kata Mas Rusdi - sapaan akrab Bupati Pasuruan ini, Pemkab Pasuruan menyiapkan ex Kantor Pemkab Pasuruan yang ada di Jl Hayam Wuruk sebagai lokasi sekolah rakyat. Sebab lokasi tersebut dirasa paling proper sebagai lokasi sekolah rakyat.

"Karena bangunanya masih bagus semua. Ada banyak ruangan yang bisa dirubah atau diperbaiki sedikit namun saya rasa tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Tempatnya juga luas, ada lapangan, ada masjid, area parkir dll," jelasnya.

Perihal rombel, Pemkab Pasuruan juga telah mengusulkan sebanyak 6 rombel, di mana per rombel diisi oleh 25 siswa mulai jenjang SMP hingga SMA.

Tentang kriteria calon siswa-siswi, Mas Rusdi menjelaskan, Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi peserta didik yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan diprioritaskan memiliki prestasi akademik yang menonjol.

"Kalau pemilihan siswa dihandel langsung oleh Kemensos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Spsial atau DTKS. Pastinya anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan kalau anaknya berprestasi secara akademik, itu jadi prioritas," ungkapnya.

Nantinya, seleksi penerimaan dilakukan bertahap, dan dimulai dengan verifikasi status ekonomi kemudian dilanjutkan dengan tes akademik. Apabila sudah ditentukan, maka proses pembelajarannya nanti seperti boarding school. Siswa akan menginap di sekolah dan mendapatkan fasilitas gratis mulai dari makan minum, penginapan alias asrama, seragam, hingga laptop selama belajar.

"Yang jelas sudah dapat ijin dari orang tua untuk tidak pulang selama belajar karena sistemnya boarding school. Kalau gurunya semuanya kebijakan dari Pusat, kalaupun diminta bantuan, kami sangat siap," tegas Mas Rusdi.

Selain ex Kantor Pemkab di jalan Hayam Wuruk, Pemkab Pasuruan juga telah menyiapkan 3 lokasi lain yang bisa dibangun untuk sekolah rakyat. Tiga tempat tersebut berada di wilayah Kecamatan Kejayan dan Gondangwetan, dan rencananya akan disurvey oleh Tim Kemensos pada minggu kedua bulan april mendatang.

"Menurut info yang kami terima, tim Kemensos akan melakukan survey di minggu kedua bulan april. Kami siap untuk mendampingi sampai selesai," tutupnya. (eml/rbt)