Purwodadi (SPNU) : Pakar Geologi dari Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya, Prof. Indrasurya B. Mochtar menyarankan agar warga yang menetap di wilayah di mana terjadi fenomena tanah bergerak di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, segera meminta relokasi.

Saran tersebut ia sampaikan usai melakukan assesment di lokasi kejadian fenomena tanah gerak, beberapa hari lalu.

Menurutnya, potensi tanah gerak di Dusun Sempu dimungkinkan akan kembali terjadi pada 5-10 tahun mendatang. Oleh sebab itu, meninggalkan rumah menjadi keputusan yang sangat tepat untuk menghindarkan diri dari dampak bencana tanah bergerak.

"Karena daripada ada sesuatu yang terjadi, maka kami sarankan warga untuk segera minta relokasi kepada Pemerintah. Sesegera mungkin," ucapnya.

Dijelaskan Indrasurya, berdasarkan hasil kajian, pergerakan tanah ini disebabkan oleh air permukaan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian, kondisi ini memicu retakan yang berpotensi semakin parah. Sebab, posisi pada 47 rumah di Dusun Sempu tersebut berada di tebing.

Apabila retakan yang muncul di permukiman warga, jalan raya dan fasilitas publik lainnya semakin lebar, maka effort pemerintah akan sangat keras. Bahkan bisa menyedot anggaran yang cukup besar.

"Jadi untuk penanggulangan itu mahal sekali, dan jaminannya ndak lama, 5-10 tahun ada gerak lagi pasti," singkatnya.

Sebagai langkah pencegahan, Indrasurya menyarankan aliran air hujan harus dibuat lancar agar tidak terjebak pada resapan tanah.

"Jangan sampai airnya buntu ngecembeng," sebut dia.

Diberitakan sebelumnya, peristiwa tanah gerak serta pergeseran tanah dirasakan RT 01 RW 08 Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan sejak Selasa (28/1/2025) lalu.

Kejadian itu berawal saat terdengar suara retakan kemudian menyusul sejumlah tembok rumah warga tiba-tiba retak dan sebagian rontok. Sedangkan pada lantai, sebagian keramiknya pecah dan mengelupas. Sedangkan saat ini kondisi warga sudah mengungsi di SD Negeri 2 Cowek untuk tinggal sementara hingga menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait opsi relokasi yang sudah dijanjikan. (eml/rbt)